Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ) Provinsi Maluku,Dengan Tegas Menolak RUU KUHP dan UU KPK dan UU lainya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyetujui agar Pemerintah Indonesia segera melakukan:

1.MENOLAK RKUHP, RUU PERTAMBANGAN MINERBA, RUU PERTANAHAN, RUU PERMASYARAKATAN, RUU KETENAGAKERJAAN; MENDESAK PEMBATALAN UU KPK DAN UU SDA. MENDESAK DISAHKANNYA RUU P-KS DAN RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

2.BATALKAN PIMPINAN KPK BERMASALAH PILIHAN DPR

3.TOLAK TNI DAN POLRI MENEMPATI JABATAN SIPIL

4.STOP MILITERISME DI PAPUA DAN DAERAH LAIN, BEBASKAN TAHANAN POLITIK PAPUA SEGERA

  1. HENTIKAN KRIMINALISASI AKTIVIS
  2. HENTIKAN PEMBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN DAN SUMATRA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI, DAN PIDANAKAN KORPORASI PEMBAKAR HUTAN, SERTA CABUT IZINNYA

7.TUNTASKAN PELANGGARAN HAM DAN ADILI PENJAHAT HAM TERMASUK YANG DUDUK DILINGKARAN KEKUASAAN; PULIHKAN HAK-HAK KORBAN SEGERA

8.MENOLAK DAN MENGECAM PERTEMUAN ANTARA MAHASISWA DAN JOKOWI DI ISTANA NEGARA

  1. MENOLAK INVESTOR ASING YANG BEROPERASI DI MALUKU
  2. TOLAK KENAIKAN IURAN BPJS

11.SAHKAN RUU KEPULAUAN UNTUK MALUKU

12.TARIK TNI-POLRI ORGANIK DAN NON-ORGANIK DARI TANAH PAPUA

Pernyataan ini di sampaikan oleh DPRD Maluku pada saat demonstrasi Mahasiswa Ambon pada hari Senin 30 September 2019.

#Solidaritas mahasiswa maluku

IKATAN MAHASISWA UTAN TEL TIMUR ( IKMAS-UTT ) MEMBANTU KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KOTA AMBON

Minggu ,29 september

Dengan puji tuhan yang maha esa atas galang dana hari ini dari IKATAN MAHASISWA UTAN TEL TIMUR ( Ikmas-utt ) untuk berpartisipasi dalam Agenda kemanusiaan dengan hal Bentuk pengalan dan untuk donasi bantuaan kepada korban bencana alam ( Gempa bumi )di kota ambon Maka dari itu pula semangat dan Gerakan yang di bangun dari IKATAN MAHASISWA UTAN TEL TIMUR demi Kehidupan bangsa dan bernegara

Ketua  IKATAN MAHASISWA UTAN TEL TIMUR ( IKMAS-UTT )

(Muhammad jihad rada)

memerintahkan agar bantuan dana sosial korban Gempa Bumi dilakukan secepatnya, tepat waktu dan tepat sasaran. menugaskan  Kepada Bendahara umum ( Vivi hatta badmas ) pada hari Minggu, 29 september 2019 menyerahkan bantuan dana  Berupa Beras,mie,telor,susu,air, dll,kepada para korban Gempa bumi di wilayah Kota ambon

Dana tersebut merupakan donasi yang dihimpun Dari aksi galang dana , Bantuan dana sosial yang Peduli tersebut  kemudian disalurkan sesuai dengan informasi dan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh Tim survey. ( Ikmas-utt ) yaitu :

SADIKIN, RENGGIRIT selaku Senioritas IKATAN MAHASISWA UTAN TEL TIMUR dan beberapa anggota lainnya yaitu : Arifin reniwurwarin,Ari badmas,wildan reniwuryaan,Muhammad rafsanjani,Guntur badmas,Citra mutia refra,Zulhadi Rada,Lila sabandar,firda rahaleb,gani refra, andi renuat,hendra reniwurwarin,dan beberapa lain-nya

Bantuan sosial  tersebut juga merupakan bentuk perhatian, kepedulian, simpati dan empati kepada para korban bencana alam gempa bumi dengan tidak merasa Hormat atas sedikit bantuaan yang kami berikan Mohon saling perngertiannya atas Donasi yang kami dapatkan Sekian dan terimah kasih

kami dalam BINGKAI AIN NI AIN

GEMPABUMI TEKTONIK M6,8 MENGGUNCANG KOTA AMBON DAN MASYARAKAT MENGUNGSI KE GUNUNG BATU KONENG

KEJADIAAN DAN PARAMETER GEMPABUMI:
Hari Kamis, 26 September 2019, pukul 06.46.44 WIB, wilayah Kota Ambon dan sekitarnya diguncang gempabumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan informasi awal gempabumi ini berkekuatan M=6,8 yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran menjadi M=6,5. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 3,43 LS dan 128,46 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 42 km arah timur laut Kota Ambon, Propinsi Maluku pada kedalaman 10 km.

Jenis dan Mekanisme Gempabumi:
Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi di wilayah Ambon ini, dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan sesar mendatar (strike slip fault).

Dampak Gempabumi:
Menurut informasi dirasakan dari masyarakat, dampak gempabumi dirasakan di daerah Ambon dan Kairatu dalam skala intensitas V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun), di Paso II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu) dan Banda II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI.

Gempabumi Susulan:
Hingga hari Kamis, 26 September 2019 pukul 07.45 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 10 aktivitas gempabumi susulan (aftershocks) dengan magnitude terbesar M5,6.

Rekomendasi:
Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yg membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali kedalam rumah.

Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website (http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id), atau melalui Mobile Apps (IOS dan Android): wrs-bmkg (user: pemda, pwd: pemda-bmkg) atau infobmkg. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.***

Jakarta, 26 September 2019
Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG
RAHMAT TRIYONO, ST.,Dipl. Seis., M.Sc.

Nyawa manusia Ras melanesia begitu murah,kehormatan pun di lecehkan,rakyat tidak memiliki pegangan,karena media tidak sangup berkata-kata

Oleh: Willem Wandik, S.Sos
Foto tewasnya mahasiswa yang tergeletak bersimbah darah, dalam aksi demonstrasi di Jayapura dan juga ikut memanas di Wamena, menjadi trending Topik di media sosial.
Namun, lagi lagi media mainstream baik cetak maupun elektronik, tidak memberitakan insiden ini secara terbuka ke hadapan publik.. Ada masalah dengan kebebasan pers di Tanah Papua, Yang berarti hak memperoleh informasi dikebiri di Tanah Papua.
Sehingga jangan salahkan, media sosial jika konten Hoaks begitu cepat menyebar dan tidak bisa di bendung oleh Pemerintah.. Sebab, rakyat sudah tidak lagi mempercayai peran media yang selama ini diam, bungkam seribu bahasa, dan tampak “mengalami paralisis/kelumpuhan” jika menyangkut kebenaran informasi di Tanah Papua.
Kami pun mempelajari, dalam beberapa insiden yang terjadi disepanjang Agustus – September 2019, semenjak Tanah Papua bergejolak, Sejumlah penggiringan opini pun mulai dibentuk oleh Elit Nasional, dengan menyalahkan berita Hoaks yang disebar oleh Media Sosial.
Bahkan, sejumlah menteri mengemukakan pendapatnya, bahwa sumber kerusuhan di Tanah Papua, adalah hasil agitasi dan penggiringan berita hoaks..
pernyataan ini merupakan bentuk pelecehan nyata terhadap nilai nilai moral, yang hari ini terus disuarakan oleh setiap Ras Melanesia, Bangsa Papua, di tanahnya sendiri..
Kebenaran tidak akan mampu disembunyikan sekalipun di bungkus dengan Gaya Otoritarianisme pengelolaan media nasional, dan monopoli kebenaran oleh satu pihak, yaitu mereka yang berkuasa dan mereka yang merasa diri paling benar.
Luka yang dialami oleh OAP, Bangsa Papua, harus di jawab dengan sikap yang serius, membuka informasi secara transparan di hadapan publik Papua, bukan dengan menutup rapat rapat setiap informasi, yang justru memicu ketidakpercayaan OAP terhadap keseriusan negara.
Hari ini peristiwa kerusuhan dalam skala besar terjadi di Jayapura dan Wamena, dan juga menelan korban jiwa.
Ketika, rakyat sudah tidak percaya lagi dengan janji manis dan retorika negara, untuk bersikap adil dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku rasisme, maka moral rakyat akan mengamini gerakan vandalisme dan kekerasan sebagai satu satunya jalan keluar, yang tidak akan mungkin bisa dibayangkan oleh penguasa sekuat apapun itu.
Peristiwa kekerasan berdarah terus berulang selama 2 bulan terakhir, mengapa Negara tidak pernah mau belajar dengan kesalahan yang dilakukan pada periodisasi sebelumnya, bahwa di hari ini Tanah Papua, menuntut penghormatan atas harga dirinya, nilai yang dianutnya, setiap nyawa yang pernah dirampas di atas Tanahnya, dan penegakan hukum yang adil bagi ras melanesia.
Jangan pernah bermain main dengan rasisme, jangan pernah memandang rendah harga diri OAP/Bangsa Papua, jangan pernah memandang rendah nyawa manusia yang hidup di atas Tanah Papua, jangan bungkam kebebasan informasi dan pers di Tanah Papua, jangan bunuh manusia karena tidak sependapat, jangan arahkan bedil senapan sebagai pengganti kegagalan menciptakan keadilan.

KOMITE PEDULI HAM DAN DEMOKRASI KOTA TERNATE

Ternate,19 september 2019

KOMITE PEDULI HAM DAN DEMOKRASI

Kebebasan Berpendapat Adalah Hak Asasi, Hentikan Kriminalisasi Aktivis, Bebaskan Tanpa Syarat !

Kebebasan berunjuk rasa secara damai yang terkandung sebagai hak berkumpul dan berpendapat di muka umum kembali diserang dan dirampas. Sejumlah aktivis pro-demokrasi, Sabtu malam, 31 Agustus 2019, ditangkap di beberapa lokasi di Jakarta, termasuk Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Surya Anta ditangkap sekelompok Polisi di Plaza Indonesia, Jakarta.

Pada malam yang sama, Polisi dan Tentara menggerebek serta menangkap tiga mahasiswi Papua—Naliana Wasiangge, Ariana Lokbere, dan Norince Kogoya—di asrama mahasiswa asal Kabupaten Nduga di Jakarta. Penangkapan terhadap tiga mahasiswi tersebut tidak disertai surat perintah penangkapan. Polisi bahkan mengancam penghuni asrama lainnya supaya tidak mengambil gambar atau merekam video pemukulan terhadap seorang mahasiswi yang meronta menolak digelandang aparat. Surya dan tiga mahasiswi itu dibawa ke Polda Metro Jaya.

Sehari sebelumnya, 30 Agustus 2019, Polisi menangkap dua mahasiswa Papua di sebuah asrama di Depok, salah satu Kota satelit di Selatan Jakarta. Polisi mendobrak pintu dan menodongkan pistol ke arah mahasiswa. Charles Kossay dan Dano Tabuni kemudian dibawa ke markas Polda Metro Jaya. Pada malam yang sama, sejumlah mahasiswa Papua mendatangi Polda Metro Jaya sebagai bentuk solidaritas terhadap dua mahasiswa tersebut. Namun dua dari sejumlah mahasiswa yang bersolidaritas, Ambrosius M dan Issay Wenda, turut ditangkap dan ditahan keesokan harinya, 31 Agustus 2019.

Penangkapan mereka disinyalir akibat demonstrasi damai Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, Imperialisme, dan Militerisme, di Mabes TNI-AD dan Istana Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019. Dalam demonstrasi tersebut, mereka mengecam tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, 16-17 Agustus 2019, dan menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi West Papua sebagai jalan keluar dari segala diskriminasi rasial. Beberapa demonstran mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai ekspresi politik atas apa yang telah terjadi di Surabaya dan sebagai tuntutan kebebasan berekspresi di Papua.

Kepolisian Indonesia menilai pengibaran Bintang Kejora dan orasi-orasi yang menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai tindakan makar. Karenanya mereka menangkapi dan memburu demonstran yang berorasi serta demonstran yang termasuk dalam struktur demonstrasi.

Tanggal 1 September 2019 dini hari, delapan orang tersebut kemudian dipindah ke Markas Komando Brigade Mobil, satuan elit kepolisian Indonesia, di Depok. Mereka ditahan dan diperiksa di sana. Polisi sempat menghalang-halangi akses bantuan hukum dengan cara pura-pura terjadi miskoordinasi dan menunda-nunda koordinasi/pertemuan antara kuasa hukum dan pimpinan kepolisian untuk mendapat informasi dan perkembangan pemeriksaan serta tentang akses bantuan hukum. Kemudian diketahui bahwa Surya ditangkap karena ada laporan dari milisi sipil reaksioner Laskar Merah Putih.

Malam 1 September 2019, dua mahasiswi Papua dilepas karena dianggap salah tangkap. Enam orang sisanya, termasuk Surya Anta, ditetapkan sebagai tersangka tindakan makar dan dijerat Pasal 106 dan 110.

Pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi juga menyasar Veronica Koman, pengacara Hak Asasi Manusia yang biasa membela hak-hak gerakan sosial Papua. Pada Rabu, 4 September 2019, oleh Polda Jawa Timur, dia ditetapkan sebagai tersangka. Aktivitasnya menyebarkan informasi-informasi melalui Twitter tentang apa yang terjadi dan dialami rakyat Papua, baik di Tanah Papua maupun di luar Papua, dianggap Polisi sebagai provokasi dan makar. Menurut Humas Polda Jatim, kepolisian akan bekerja sama dengan BIN dan Interpol untuk memburu Veronica yang kini tengah berada di luar negeri.

Apa yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap Surya Anta dan lima mahasiswa Papua, serta persekusi resmi terhadap Veronica Koman serta sejumlah warga Papua lainnya merupakan serangan serius terhadap hak berkumpul, berekspresi/ berpendapat d

an menyampaiakan protes secara damai serta hak untuk menyebarkan informasi yang benar dan sah. Pada dasarnya Konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia sudah menghormati dan melindungi hak-hak dan kebebasan asasi tersebut. Oleh karena itu kami menyerukan :

  1. Kepada kawan-kawan Mahasiswa di seluruh pelosok negeri untuk berjuang bersama merapatkan barisan, merebut kembali hak-hak dan kemerdekaan kita untuk bekumpul dan berunjuk rasa serta memperoleh informai yang kini diserang dan dirampas secara tidak sah.
  2. Menuntut aparat Kepolisian dan Pemerintah untuk menghentikan segala bentuk intimidasi, kriminalisasi dan persekusi terhadap kawan-kawan mahaiswa Papua, serta segera membebaskan Surya Anta dan kawan-kawan Mahasiswa Papua tanpa syarat.
  3. Mencabut segala sangkaan dan tuduhan tanpa dasar terhadap pembela HAM, Veronica Koman.
  4. Tarik Militer Organik dan non organik di Tanah Papua.

__
Titik Kumpul Aksi : Dodoku Ali
Route Aksi : Depan Pasar Barito Terminal dan Taman Nukila

Salam Juang !

BebaskanTanpaSyarat

RebutDemokrasi

KLIK DISINI

MAHASISWA AMBON MENDESAK DPR RI UNTUK SEGERA MENGESAHKAN RUU P-KS

Pentingnya Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Mengapa Penting Mendorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ?

Maraknya kekerasan seksual di Indonesia telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat khususnya kaum perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2018, menyebutkan dari 13.384 data yang masuk ke Komnas Perempuan dari 237 lembaga mitra pengada layanan, 71% kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah privat, dan 31% diantaranya berupa kekerasan seksual. Sementara itu, dari 26% kekerasan yang terjadi diranah publik/komunitas, sebanyak 76% berbentuk kekerasan sekusal.

Data ini pun belum sepenuhnya mengakomodir kasus-kasus kekerasan seksual dibeberapa daerah karena keterbatasan akses faktor-faktor lain yang memaksa korban memilih bungkam, misalnya di Papua dan Maluku Utara. Banyaknya kekerasan seksual membuat betapa penting adanya sebuah payung hukum berperspektif korban untuk melindungi korban dari stigma buruk masyarakat. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) hadir sebagai alternatif dari bobroknya hukum Indonesia yang tidak berpespektif gender dan berkeadilan.

RUU P-KS ini sangat urgent untuk segera disahkan. Kenapa? (1) Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat; (2) penyelesaian kasus kekerasan selama ini seringkali merugikan korban; (3) tidak adanya sistem pemidanaan dan penindakan terhadap beberapa jenis kekerasan seksual selama ini; (4) korban dan keluarga akan mendapat dukungan proses pemulihan, (5) pelaku kekerasan seksual akan mendapat akses untuk rehabilitasi. Embrio RUU P-KS sendiri sebenarnya telah lahir sejak tahun 2010, dan kemudian mulai dirancang pada 2014.

Sejak itu, RUU ini melewati banyak pembahasan dan perubahan. Sampai akhir 2018, meski telah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, RUU P-KS belum mendapatkan pembahasan serius oleh DPR untuk di sahkan. Bahkan kabar buruknya, saat rapat untuk membahas RUU P-KS pada Senin, 26 Agustus 2019 kemarin oleh DPR tampaknya tak ada keseriusan sama sekali. Lebih parahnya pembahasan RUU P-KS ini akan digelar tertutup dan masyarakat sipil dilarang untuk memantau rapat Komisi VIII DPR tersebut.

Rapat untuk membahas RUU P-KS pada Senin, 26 Agustus 2019 kemarin oleh DPR tampaknya tak ada keseriusan sama sekali. Lebih parahnya pembahasan RUU P-KS ini akan digelar tertutup dan masyarakat sipil dilarang untuk memantau rapat Komisi VIII DPR tersebut. Mirisnya, sepanjang pembahasan RUU P-KS, tercatat sebanyak 16.943 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Tapi sayangnya ada beberapa parpol yang menolak pengesahan RUU P-KS antara lain dari fraksi PKS, PPP dan PAN. Dan bahkan belakangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan surat penyampaian masukan tentang RUU P-KS yang berisi peringatan agar RUU P-KS tidak terburu-buru disahkan pada akhir periode DPR RI 2014-2019 dengan alasan terlalu banyak pro kontra di dalamnya.

Padahal pro-kontra ini terjadi karena banyak terjadi mis-informasi mengenai RUU P-KS tersebut. Misalnya, banyak informasi miring yang beredar bahwa RUU P-KS mengatur pelegalan zina, padahal tidak demikian, sebab terkait perzinaan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengaturnya dalam pasal 284. Zina dalam KUHP di rumuskan sebagai kejahatan dalam perkawinan dan diatur sebagai delik aduan apabila terjadi perselingkuhan setelah menikah.

RUU P-KS tidak mengatur pelegalan zina melainkan masalah pemaksaan prostitusi. Jadi bila kita mau melihat fakta ketidakadilan yang menimpa korban kekerasan seksual dari bukti-bukti kasus di atas, adalah suatu keharusan bagi kita semua yang memiliki jiwa kemanusiaan untuk mendorong suatu regulasi yang bisa mencegah dan melindungi kita semua baik laki-laki dan perempuan dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Karena kita tidak bisa menunggu lagi timbulnya kasus-kasus serupa yang ikut menambah panjang deretan angka kekerasan seksual di Indonesia.

Sebab kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja, hari ini mungkin menimpa orang yang tidak kita kenal, tapi tidak menutup kemungkinan hal serupa juga dapat menimpa orang terdekat bahkan kita sendiri. Mari bersama desak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU P-KS sebelum akhir periode 2014-2019 !

Untuk itu kami menuntut agar DPR RI segera:

  1. Sahkan RUU P-KS
  2. Hapuskan kekerasan SEKSUAL dalam Dunia pendidikan
  3. Wujudkan pendidikan yang berperspektif gender

Hidup perempuan yang melawan.!!!

KLIK DISINI

SERUAN AKSI FRONT PERSATUAN MAHASISWA UNTUK DEMOKRASI


[SERUAN AKSI]

Solidaritas Demokrasi untuk Rakyat.

(FRONT PERSATUAN MAHASISWA UNTUK DEMOKRASI)

Perlakuan rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu, menimbulkan sejumlah aksi protes di tanah Papua dan daerah lainnya, tak terkecuali di Jakarta. Pasca aksi depan istana negara, aparat kepolisian mereson dengan menangkap sejumlah aktivis.

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan makar hanya kerena menyampaikan pendapat dan ekspresinya di depan publik. Keenam aktivis tersebut diantaranya: Carles Kossay, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Ariana Lokbere, dan Surya Anta.

Sementara di Papua, penangkapan juga masif dilakukan. Buchtar Tabuni, Cristopher Wili, Ferry Kombo, Ambrosius Mulait, dan Sister Mandabayan, ditangkap dan dijadikan tersangka makar dan aktor dibalik aksi protes rasisme yang berujung kerusuhan.

Pada 4 September 2019, Polda Jawa Timur menetapkan Veronica Koman—pengacara HAM yang selama ini giat mengadvokasi isu HAM di Papua—sebagai tersangka provokasi dan penyebar berita bohong insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Ia dijerat oleh pasal berlapis dari mulai UU ITE hingga SARA.

Kami menilai bahwa kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis ini merupakan bentuk dari pembungkaman ruang demokrasi. Kalau kita melihat ke belakang, kriminalisasi tidak hanya dialami oleh aktivis isu Papua, tapi juga oleh banyak aktivis di sektor lain yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dijamin konstitusi. Kriminalisasi yang terjadi sewaktu-waktu bisa juga menghampiri anda, jika tidak ada jaminan ruang demokrasi yang seluas-luasnya.

Kita semua punya kepentingan untuk memperjuangkan ruang demokrasi yang seluas-luasnya yang kini semakin dipersempit oleh negara.
Oleh karenanya kami mengundang kawan-kawan, baik lembaga, organisasi, atau individu pro-demokrasi, untuk hadir dalam aksi yang akan dilaksanakan pada:

Atas kehadiran kawan-kawan sekalian, kami ucapkan terimakasih.

Salam demokrasi.


Klik disinihttps://ploretariatbergerak.files.wordpress.com/2019/09/wp-1568825357112.jpg

Buat situs web Anda di WordPress.com
Mulai